Aceh Libatkan Masyarakat Lokal Untuk Proyek REDD

ANTARA

12-10-10 02:45

REDD News

Pemerintahan Aceh menyiapkan kelompok kerja masyarakat untuk dilibatkan dan merasakan langsung manfaat dari Program Pengurangan Emisi (reducing emission from deforestation and degradation/REDD). "Pelibatan komponen masyarakat lokal sebagai pelaku utama dan penerima manfaat yang dikelola secara transparan dan akuntabel, merupakan konsep dari penjualan karbon dari hutan Aceh," kata Gubernur Aceh Irwandi Yusuf di Banda Aceh, Senin.

Nantinya negara maju akan memberikan kompensasi yang harus dibayar oleh negara-negara industri penyumbang gas emisi di dunia. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Aceh Husni Bahri TOB saat membuka kegiatan konsultasi regional penyusunan strategi nasional (Stranas) REDD plus, region sumatera bagian utara dan barat, Gubernur menyatakan, komitmen pemerintah Aceh untuk menjaga kelestarian hutan bukanlah sebuah kebijakan yang utopis.

Kondisi ini, lanjutnya, sesungguhnya bertujuan membangun sistem tata kelola kehutanan dalam rangka mengembangkan program reduksi emisi sektor kehutanan Aceh dan mendukung kebijakan nasional untuk mengurangi emisi sebesar 26 persen. Aceh, sebut gubernur, menawarkan tiga wilayah andalannya sebagai wilayah penghasil karbon yang dinilai cukup berperan penting dalam mengurangi emisi yang diproduksi negara-negara maju (industri), yakni kawasan Ulu Masen, Leuser, dan kawasan Rawa Tripa.

Ketiga wilayah ini diharapkan ke depan akan mendorong produktivitas penanaman modal di sektor pengelolaan sumber daya alam namun menghindari prinsip eksploitasi, namun mengarah pada bisnis pemanfaatan jasa lingkungan seperti air, energi dan karbon.Sementara itu, staf ahli menteri bidang maritim dan tata ruang kementrian PPN/BAPPENAS mengatakan pembahasan Stranas REDD ini merupakan langkah untuk menyempurnakan strategi nasional yang sebelumnya yang telah disusun oleh Kementrian Kehutanan, yang disusun dari rangkaian kegiatan dan proses penyusunan strategi nasional REDD plus melalui tahapan regional.

"Tujuan konsultasi regional adalah untuk mendiseminasikan draft strategi nasional REDD plus dan mendapatkan berbagai macam informasi dari sektor rill dari pelaku di lapangan, sehingga implementasinya akan mudah di seluruh Indonesia," katanya. Konsultasi regional region Sumatera bagian utara dan barat, dihadiri oleh 100 orang peserta yang berasal dari berbagai unsur perwakilan pemerintah propinsi, Bappeda, dinas kehutanan dan balai taman nasional. (ANT-140/K004)

More Link www.antaranews.com/berita/1286833327/aceh-libatkan-masyarakat-lokal-untuk-proyek-redd

Sisi Lain Istana Kuntoro dan Menjaga Hutan Indonesia

KOMPAS CETAK

12-10-10 02:38

REDD News

Di belakang gedung Binagraha, Jalan Veteran, Jakarta, ada kawasan yang termasuk dalam kompleks Istana Kepresidenan. Antara bagian belakang Binagraha dan kawasan itu berbatas pagar tembok. Di kawasan itu Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto berkantor. Di tempat itu, Kamis (7/10), pria kelahiran Purwokerto, 14 Juli 1947, ini berbincang-bincang dengan wartawan.

Tanggal 22-24 September lalu dia termasuk dalam rombongan resmi Wakil Presiden Boediono yang mengikuti acara pertemuan tahunan Gagasan Global Clinton (Clinton Global Initiative/CGI). Kuntoro menjadi salah satu pembicara dalam sesi istimewa CGI dengan tajuk ”Investing in the World’s Forests” bersama Jonathan Pershing, Deputi Utusan Khusus untuk Perubahan Iklim Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, dan Kevin Rudd, Menteri Luar Negeri Australia.

Seusai diskusi itu, Kuntoro tampak lelah sehingga dua wartawan yang disapa olehnya tidak tega untuk melakukan wawancara. Ketika rombongan Wapres kembali ke Indonesia, Kuntoro melanjutkan perjalanan ke Brasil untuk melihat kesiapan negeri berhutan tropis itu menghadapi masalah perubahan iklim. Pembicaraannya akhirnya terjadi di belakang Bina Graha, pekan lalu itu.

Kuntoro kini juga diangkat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua satuan tugas untuk persiapan pembentukan kelembagaan REED (reducing emissions from deforestation and forest degradation atau penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan). Hal ini terjadi setelah Indonesia dan Norwegia pada Mei tahun ini mengadakan komitmen bersama untuk menjaga hutan di Indonesia. Untuk itu Norwegia menyediakan dana sebesar satu miliar dollar AS. Pertemuan Indonesia-Norwegia berlangsung lagi di New York selama kunjungan Wapres itu. Kemitraan Indonesia-Norwegia juga menjadi perhatian dalam Sidang Umum PBB di New York, AS.

Implementasi komitmen bersama itu dibutuhkan lembaga yang menangani kerja sama dan bagaimana melakukan verifikasi atas pernyataan-pernyataan sudah terjadi pemeliharaan hutan. Perlu ada peta hutan yang tepercaya dari Indonesia. ”Kalau bantuan dari Norwegia itu datang, perlu ditetapkan masuknya lewat jalur mana, lembaga mana, dan bagaimana. Uang ini harus masuk kepada pihak yang mengamankan hutan. Ini bukan birokrasi, melainkan pelaku-pelaku di lapangan, misalnya masyarakat yang tinggal di hutan dan menjaga hutan atau lembaga-lembaga yang membantu mengamankan hutan,” ujar Kuntoro.

Kenapa bukan masuk ke birokrasi atau lembaga yang sudah ada, misalnya Kementerian Kehutanan atau lainnya? Kuntoro tidak menjawab. Mungkin hal ini bisa ditanyakan kepada rumput yang bergoyang.

Ketoprak

Perbincangan di belakang Binagraha juga menyangkut soal pelestarian lahan gambut dan perubahan iklim. Kepada Kuntoro disodori pendapat yang mengatakan bahwa di Indonesia masalah perubahan iklim masih bersifat elitis, sementara nelayan sudah tiga bulan tidak bisa melaut dan petani kecil tidak bisa menanam bahan pangan. ”Ini masalah urip (hidup), lho, Mas. Wilayah geografi kita juga bisa berubah, lho,” kata Kuntoro menanggapi hal itu

Bagaimana para menteri kabinet, gubernur, bupati, wali kota, semua aparat birokrasi, dan para konglomerat? Seorang wartawan memberikan komentar tentang hal ini, ”Tanyakan kepada pejabat yang main ketoprak canda.” (J Osdar)

Original Link : http://cetak.kompas.com/read/2010/10/12/0247310/kuntoro..dan.menjaga.hutan.indonesia

Dana Kerja Sama Norwegia-Indonesia Cair Bulan Depan

IKLIM KARBON BY JENNY JUSUF

08-10-10 21:35

REDD News

Staf khusus Presiden untuk Perubahan Iklim, Agus Poernomo, menyatakan bahwa Norwegia akan mencairkan dana sebesar 30 juta dolar Amerika atau sekitar 270 miliar rupiah terlebih dahulu dari total kucuran dana sebesar satu miliar dolar Amerika. Pemerintah optimis dana tahap pertama dari Norwegia untuk kerja sama di bidang perubahan iklim ini akan cair bulan depan, demikian berita yang dilansir Green Radio.

“Rencananya, minggu depan sudah ada keputusan tentang siapa yang akan mengelola uang, lalu kami berikan kepada Norwegia dan mereka akan mengirim uang ke badan yang kami tunjuk. Tahun ini dana akan cair sebesar 30 juta dolar, dan tahun depan 70 juta dolar,” jelas Agus.

Kucuran dana yang diberikan Norwegia kepada Indonesia akan digunakan untuk program pengurangan emisi karbon. Dana tersebut rencananya akan dikelola oleh lembaga keuangan yang berada di bawah Kementerian Keuangan.

More Link : iklimkarbon.com/2010/10/08/dana-kerja-sama-norwegia-indonesia-cair-bulan-depan/

Walhi: Moratorium Oslo Itikad Baik Penyelamatan Hutan

ANTARA

06-10-10 21:26

REDD News

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menilai "Letter of Intent" (LoI) antara Norwegia dan Indonesia mengenai moratorium hutan merupakan itikad untuk penyelamatan hutan.

"Walhi menilai moratorium penebangan hutan merupakan itikad baik yang perlu diapresiasi dan didukung semua pihak, karena selama ini kerusakan hutan terus terjadi dan orang-orang tertentu menikmatinya," kata direktur kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Muhammad Teguh Surya di Jakarta, Rabu.

Dia menilai, selama ini korporasi sudah terlalu lama menikmati kesenangan dan kekayaan dari carut marutnya tata kelola disektor kehutanan seperti, adanya mafia hukum, lemahnya pengawasan, tumpang tindih kebijakan, serta tumpang tindih perijinan.

Menurutnya, moratorium yang lebih dikenal dengan Moratorium Oslo itu tidak akan menganggu ekonomi kerakyatan akan tetapi sangat mengganggu konglomerat hitam (korporasi hitam), karena jutaan hektar lahan hutan hanya dikuasi oleh segelintir orang saja dengan jangka waktu puluhan tahun.

Misalnya, di Kalbar, data dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat hingga Desember 2009 mengatakan bahwa total luas kebun sawit berdasarkan ijin yang dikeluarkan telah mencapai 3.592.633,66 ha dan hanya di miliki oleh 15 group.

Dia mengatakan, saatnya sekarang Indonesia memulihkan tata kelola disektor kehutanan, agar sumberdaya alam ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Sejalan dengan semangat pemulihan tersebut, maka pemerintah perlu memperkuat diri agar pelaksanaan moratorium tidak terbatas hanya pada jangka waktu dua tahun dan harus meng-cover hutan alam bukan hanya hutan primer.

Sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta mengatakan, Moratorium Oslo baru akan dlaksanakan pada 2011 dan akan diberikan jeda penebangan selama dua tahun.

Sementara pihak Norwegia berniat memberikan dana sebesar satu miliar dolar AS namun ditolak oleh pemerintah karena Indonesia ingin benar-benar siap saat dana tersebut dikelola yaitu pada 2011 sebagaimana kesepakatan.
(D016/A025)

Original Link : www.antaranews.com/berita/1286368462/walhi-moratorium-oslo-itikad-baik-penyelamatan-hutan